TANGERANGBERKABAR.ID – Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kini tengah memanas. Menanggapi hal tersebut, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tangerang, Mifta Al Farizi, angkat bicara dan melayangkan kritik tajam.

Mifta menilai, wacana Pilkada tidak langsung adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berpotensi mematikan kedaulatan rakyat demi kepentingan segelintir elite politik.

Menurut Mifta, Pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilihan, melainkan warisan berharga dari perjuangan reformasi. Melalui sistem ini, rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan siapa yang layak memimpin daerah mereka.

“Pilkada langsung adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Jika dikembalikan ke sistem tidak langsung, partisipasi masyarakat akan tereduksi dan ruang transaksi politik di tingkat elite akan terbuka lebar,” ujar Mifta dengan tegas, Rabu (14/1/2026).

Mifta tidak menampik adanya sisi gelap dalam Pilkada langsung, seperti biaya politik yang selangit hingga potensi gesekan di masyarakat. Namun, baginya, menghapus hak pilih rakyat bukan solusi yang bijak.

Ia menawarkan tiga langkah konkret sebagai alternatif perbaikan:

  1. Pembenahan Regulasi: Menutup celah kecurangan secara hukum.

  2. Penguatan Pengawasan: Memperketat kinerja lembaga pengawas pemilu.

  3. Edukasi Politik: Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjebak politik praktis.

“Solusinya adalah memperbaiki sistem dan pengawasan, bukan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, PMII Kabupaten Tangerang mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak “main mata” dengan kebijakan strategis ini tanpa melibatkan publik. Mifta mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, terutama mahasiswa, untuk tetap pasang mata.

“Kami mengajak generasi muda untuk kritis. Jangan biarkan demokrasi kita mengalami kemunduran,” pungkasnya.

(Der)