TANGERANGBERKABAR.ID – Proyek strategis Direct Toll Access Bitung KM 25 kini tengah menjadi sorotan tajam. Diduga kuat meleset dari target penyelesaian (molor), proyek ini dituding menjadi biang kerok kerusakan aspal dan kemacetan horor yang menyiksa pengguna jalan tol Jakarta–Tangerang setiap harinya.

Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) mengungkapkan kekecewaannya atas progres proyek yang dinilai jalan di tempat. Sejak diresmikan pada 10 Juli lalu, belum ada tanda-tanda proyek ini akan rampung. Imbasnya, ruas KM 22 hingga KM 25 kini dipenuhi lubang dan kerusakan jalan yang memicu antrean kendaraan mengular, terutama di jam-jam krusial.

Perwakilan LSM yang tergabung dalam AMPP, Alamsyah, menegaskan bahwa kerugian yang diderita masyarakat sudah tidak terbendung lagi.

“Jarak tempuh yang seharusnya singkat justru berubah menjadi mimpi buruk. Pengguna tol dipaksa menghadapi kemacetan panjang dan infrastruktur yang rusak parah. Ini sangat merugikan, kami tidak bisa tinggal diam,” tegas Alamsyah.

Sebagai langkah konkret, AMPP telah melayangkan surat resmi kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU. Mereka menuntut audiensi terbuka untuk membongkar sengkarut perizinan dan kendala proyek ini.

AMPP mendesak Dirjen Bina Marga untuk segera memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Jasa Marga/JMTO. Ketiga pihak ini dinilai paling bertanggung jawab atas kekacauan di lapangan.

“Dirjen Bina Marga adalah pemberi izin, sedangkan BPJT dan Jasa Marga punya peran vital di sana. Mereka semua harus bertanggung jawab penuh atas degradasi layanan di ruas Tol Jakarta–Tangerang,” tambah Alam.

Tak berhenti di situ, AMPP berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokusnya adalah mempertanyakan peran mantan Pj Bupati Tangerang yang kini berdinas di Kemendagri, mengingat sosok tersebut yang meresmikan proyek ini.

AMPP menuntut transparansi terkait:

  • Rekomendasi teknis yang dikeluarkan saat itu.
  • Kajian Dampak Lingkungan (Amdal) yang menjadi dasar peresmian proyek.
  • Alasan mengapa pekerjaan belum tuntas hingga memicu dampak sosial-ekonomi yang serius.

“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Perlu ada kejelasan tanggung jawab dan perbaikan segera. Jangan hanya semangat mengumpulkan uang dari pengguna tol, tapi hak masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan justru diabaikan,” tutup Alam dengan nada tinggi.

(Der)