TANGERANGBERKABAR.ID – Komitmen PT Marga Mandala Sakti (MMS) dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol kini dipertanyakan besar-besaran. Alamsyah, Ketua Umum LSM Geram sekaligus perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP), melontarkan kritik pedas terkait kondisi infrastruktur Tol Tangerang–Merak yang dinilai kian memprihatinkan.
Alamsyah menyoroti bahwa kerusakan serius saat ini tersebar hampir di seluruh ruas Tol Tangerang–Merak. Ia menyebut kondisi aspal yang berlubang, bergelombang, hingga mengelupas bukan lagi sekadar gangguan kecil, melainkan ancaman nyawa bagi pengendara.
“Masyarakat membayar tarif tol setiap hari. Hak mereka adalah mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Faktanya, kondisi lapangan menunjukkan realitas yang justru sebaliknya,” tegas sosok yang juga menjabat sebagai CEO Geram Grup tersebut.
Kerusakan ini dinilai sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas fatal, terutama saat jarak pandang terbatas pada malam hari atau ketika jalanan licin akibat hujan.
Tak hanya soal badan jalan, AMPP juga menyoroti ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jembatan Tol Balaraja. Insiden ini dianggap sangat berbahaya karena di bawah jembatan tersebut terdapat jalan poros desa yang aktif dilalui warga setiap hari.
Ironisnya, Alamsyah mengungkapkan bahwa ini bukan kejadian pertama:
-
Kejadian Berulang: TPT di lokasi yang sama pernah ambruk beberapa tahun lalu.
-
Pertanyaan Kualitas: Meski sudah dibangun ulang, konstruksi tersebut kembali roboh.
-
Isu Pengawasan: Kejadian berulang ini memicu tanda tanya besar mengenai standar kualitas material dan pengawasan proyek yang dilakukan PT MMS.
Sebagai langkah konkret, AMPP telah melayangkan surat resmi kepada PT MMS untuk meminta klarifikasi sekaligus mengajak diskusi terbuka guna mencari solusi permanen.
Tuntutan Utama AMPP:
-
Perbaikan Menyeluruh: Menghentikan praktik perbaikan “tambal sulam” dan melakukan pengerasan jalan yang berkelanjutan.
-
Transparansi Pengelola: Meminta PT MMS bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat demi keselamatan publik.
-
Intervensi Pemerintah: Mendesak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengevaluasi kinerja PT MMS sebagai pengelola.
“Jangan sampai jalan tol hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan tarif, tetapi abai terhadap keselamatan masyarakat. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar urusan profit,” pungkas Alamsyah.
(Der)
Tinggalkan Balasan