TANGERANGBERKABAR.ID – Aktivis sosial, Aziz Patiwara, melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Saepudin, terkait kemelut yang menimpa warga Desa Kalibaru. Aziz menilai, politisi dari Fraksi Gerindra tersebut menunjukkan sikap yang lebih condong membela kepentingan pengembang Agung Intiland ketimbang membela nasib rakyat yang tercekik banjir dan polusi asap.

Kritik ini mencuat sebagai respons atas bungkamnya komisi yang membidangi masalah ekonomi dan lingkungan tersebut, sementara warga Kampung Lontar sudah berhari-hari menderita akibat aktivitas proyek.
“Di Mana Loyalitas Anak Buah Prabowo?”
Aziz Patiwara mempertanyakan integritas Saepudin sebagai kader partai pimpinan Prabowo Subianto yang selalu menggaungkan keberpihakan pada rakyat kecil. Menurut Aziz, sikap pasif yang ditunjukkan Ketua Komisi II ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
“Sangat ironis melihat Saepudin, yang merupakan anak buah Prabowo, justru terkesan ‘masuk angin’ dan pro terhadap pengembang. Rakyat Kalibaru sedang sesak napas karena asap dan rumahnya tenggelam, tapi Ketua Komisi 2 malah membisu. Apakah kursi empuk di dewan sudah membuatnya lupa pada janji partai untuk membela wong cilik?” cetus Aziz Patiwara.
Ketidakhadiran legislatif di tengah konflik antara warga dan Agung Intiland memicu kecurigaan adanya keberpihakan yang tidak sehat. Aziz menekankan bahwa sebagai Ketua Komisi II, Saepudin seharusnya hadir ditengah-tengah penderitaan warga Kalibaru.
Padahal, sebagai Ketua Komisi, Saepudin memiliki kewenangan atau kekuatan penuh agar pihak pengembang dapat diberikan sanksi tegas, namun kewenangan itu seolah tumpul.
“Kita patut menduga ada apa di balik sikap diam ini. Jangan sampai kepentingan pengembang raksasa lebih diprioritaskan daripada nyawa warga yang jatuh sakit akibat polusi sampah dan banjir. Saepudin harus membuktikan bahwa dia bukan boneka pengembang!” tegas Aziz.
Aziz Patiwara menantang Saepudin dan seluruh jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengungsi di Kampung Lontar, bukan hanya duduk di balik meja.
“Jangan hanya bicara di media atau rapat formal. Turun ke lumpur, hirup asap pembakaran sampah itu, dan lihat warga yang masuk rumah sakit. Jika tidak sanggup membela rakyat, lebih baik mundur. Jangan mempermalukan nama besar Pak Prabowo dengan kebijakan yang abai pada rakyat kecil di Tangerang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Saepudin maupun Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang terkait tudingan pedas yang dilayangkan aktivistersebut.
(Der/San)


Tinggalkan Balasan