TANGERANGBERKABAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tancap gas dalam mempercepat transformasi digital di sektor pendapatan dan belanja daerah. Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026).

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai tulang punggung pengelolaan retribusi daerah. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita harus menyepakati arah perbaikan WEB Register. Apakah akan disempurnakan secara terintegrasi atau disesuaikan dengan proses bisnis tiap OPD. Intinya, sistem ini harus membuat retribusi kita lebih transparan dan optimal,” ujar Intan.

Bagi Wabup Intan, transformasi digital di Kabupaten Tangerang tidak boleh berhenti pada urusan pengisian kas daerah semata. Beliau membawa visi yang lebih luas, di mana belanja pemerintah pun harus bergerak lebih lincah dan modern. Salah satu instrumen kuncinya adalah percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Dengan KKI, birokrasi belanja daerah tak lagi terjebak dalam proses administrasi yang lamban. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah kini dapat terlacak secara real-time, menciptakan transparansi yang lebih solid sekaligus efisiensi yang nyata sejak awal tahun anggaran.

Namun, digitalisasi ini bukan sekadar soal sistem di balik meja kantor pemerintahan. Intan menekankan bahwa pembangunan fisik yang megah harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem digital yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga. Ia membayangkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah di mana teknologi tersedia di setiap sudut ruang publik.

“Digitalisasi itu harus terasa manfaatnya oleh masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi,” tuturnya.

Visi ini akan diwujudkan dengan memperluas akses internet gratis di titik-titik kumpul masyarakat—mulai dari taman edukasi yang ramah anak, hijaunya Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga area bermain dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya sekadar berkunjung, tetapi tetap bisa terhubung dengan dunia digital dengan mudah dan tanpa biaya.

Bagi Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, pertemuan tingkat tinggi ini memang krusial untuk menjaga gengsi daerah di kancah nasional melalui penilaian TP2DD. Namun, di balik urusan skor dan peringkat, Slamet menegaskan bahwa ada misi yang jauh lebih mendalam daripada sekadar mengejar trofi juara.

Inti dari transformasi ini adalah kenyamanan warga. Slamet membayangkan sebuah ekosistem di mana membayar pajak atau retribusi tidak lagi menjadi beban waktu yang menyita produktivitas. Lewat digitalisasi, setiap warga Tangerang diharapkan bisa menunaikan kewajibannya semudah menggerakkan jempol di layar ponsel, di sela-sela kesibukan harian mereka, tanpa harus mengantre panjang di kantor dinas.

“Fokus kami adalah mengubah kebiasaan. Kami ingin masyarakat merasa nyaman bertransaksi secara daring, hingga digitalisasi ini menjadi gaya hidup baru yang memudahkan,” ungkap Slamet dengan optimis.

Untuk mewujudkan itu, Bapenda tidak bekerja sendiri. Sinergi erat dijalin bersama Dinas Kominfo guna memastikan infrastruktur internet di lapangan benar-benar “berlari” kencang. Dengan sistem yang efisien dan akses yang terbuka lebar, Slamet yakin Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terkerek naik secara alami. Baginya, peningkatan pendapatan daerah hanyalah bonus dari sebuah pelayanan publik yang berhasil menyentuh sisi kemanusiaan: memanusiakan waktu dan memudahkan urusan warga.

(Der)