TANGERANGBERKABAR.ID – Aktivis senior, Alamsyah, Mk mempertanyakan soal pernyataan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten yang dimuat sejumlah media online terkait kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang.

Ia menilai pernyataan Dinsos Banten terkait data kemiskinan ekstrem janggal, mengingat selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Banten jarang turun langsung melakukan pendataan di tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Tangerang.

“Kalau kita mau berkata jujur, sejak kapan OPD Provinsi Banten secara intens turun langsung mendata kemiskinan di Kabupaten Tangerang?, ini yang menjadi pertanyaan besar,” katanya kepada wartawan Minggu (21/12/2025).

Lanjut Alam, bagaimana mungkin pihak yang jarang turun ke lapangan dapat memastikan secara akurat jumlah penduduk miskin ekstrem. Padahal pesatnya pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang yang terus menjamur dari tahun ke tahun.

Menurut Alam, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi bahwa penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh kemiskinan ekstrem. “Kalau memang kemiskinan ekstrem itu tinggi, pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin perumahan terus tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang?, ini logika yang harus dijawab dengan data, bukan asumsi,” pungkasnya.

Alamsyah menyatakan, fakta bahwa banyak kerusakan infrastruktur di Kabupaten Tangerang justru itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Salah satu contohnya kata dia, yang disampaikan adalah ruas jalan Maja – Cisoka – Tigaraksa yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun dan baru diperbaiki setelah viral di media sosial akibat banyaknya korban kecelakaan.

“Kerusakan jalan Provinsi itu nyata dan ekstrem, baru diperbaiki setelah ramai dan viral. Begitu juga dengan ruas-ruas jalan lain yang rusak parah, mayoritas itu kewenangan Provinsi, termasuk pengelolaan irigasi yang OPD nya juga dipegang Provinsi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Alam pun mendesak pihak-pihak yang melakukan pendataan angka kemiskinan ekstrem harus membuka data secara terbuka, termasuk metodologi, indikator, serta faktor-faktor yang dijadikan kajian.

Menurutnya, publik tidak cukup hanya disuguhkan dengan angka persentase tanpa penjelasan rinci. “Jangan hanya bicara persentase kemiskinan ekstrem. Data dasarnya apa, indikatornya apa, wilayah mana saja, itu harus dibuka ke publik, masyarakat sekarang sudah cerdas. Jangan asal ‘Bacot’,” pungkasnya.

(Der)