TANGERANGBERKABAR.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang (AMPT) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan teguran keras serta tindakan tegas kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
Koordinator AMP Tangerang, Alamsyah mengatakan desakan itu lantaran mendes PDT, Yandri Susanto telah dua kali menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat. Yang pertama soal surat undangan kepada kepala desa dan perangkat desa viral di media sosial.
Akibat viralnya surat tersebut, Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet memberikan teguran keras meskipun sang menteri baru dilantik dua hari sebelumnya. Surat itu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena bertepatan dengan pencalonan istrinya di Pilkada Serang.
“Teguran tersebut tampaknya tidak memberikan efek jera. Baru-baru ini, sang menteri kembali menimbulkan kontroversi,” katanya Minggu (2/2/2025).
Dalam pernyataannya, Menteri PDT, Yandri menuding Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan sebagai pihak abal-abal yang mengganggu kepala desa serta meminta uang sebesar Rp 1 juta per desa. Bahkan, ia meminta pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindak serta menangkap LSM dan wartawan tersebut.
“Pernyataan tersebut sangat melukai hhati kawan-kawan yang berprofesi sebagai LSM dan wartawan yang selama ini memiliki peran besar dalam pembangunan dan kontrol sosial di masyarakat,” tegas Alamsyah.
Lebih jauh, Alamsyah menyebut tindakan sang menteri tidak hanya merusak citra tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. “Kami berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” harapnya.
AMPT mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas sosial dan menolak segala bentuk upaya yang melemahkan peran media. “Dan juga organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya,” tandasnya.
(Deri)
Tinggalkan Balasan