TANGERANGBERKABAR.ID – Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) menggelar diskusi publik dengan tema “Peranan Pembangunan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK2) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang”, di Vega Hotel Gading Serpong, Minggu (15/12/2024).
Kegiatan diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Penjaga Pembangunan PIK (MPPP), Dr.c.M.Firdaus Oiwobo SH MH CFLS CLA ALC CMK.
Acara ini juga diikuti puluhan peserta dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yakni BEM UNIPI (Universitas Insan Pembangunan Indonesia), BEM UNTARA (Universitas Tangerang Raya), BEM KT UEU ( Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang), BEM STIE PPI ( Putra Perdana Indonesia), BEM UMB (Universitas Muhammadiyah Banten), BEM UCA (Universitas Cendekia Abditama) dan BEM TECHNOCRAT TANGERANG (STBA TECHNOCRAT).
Ketua Umum AMPD, Aziz Patiwara mengatakan pendapatan daerah adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Tantangan dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah juga semakin kompleks. Globalisasi, digitalisasi, dan dinamika ekonomi memaksa kita untuk berpikir lebih progresif dan inovatif.
“Pendekatan tradisional dalam mengelola pendapatan daerah perlu ditransformasi agar selaras dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Aziz menyimpulkan bahwa diskusi mengenai “Pendapatan Daerah dalam Pembangunan pik 2 atau pembangunan Berkelanjutan” lainya telah menghasilkan berbagai gagasan penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah. “Dan kolaborasi lintas sektor untuk memajukan pembangunan daerah,” ucapnya.
Maka dari itu, Aziz berharap agar rekomendasi yang lahir dari forum ini dapat diimplementasikan secara konkret oleh pemangku kebijakan, sekaligus mendorong peran aktif mahasiswa dan pemuda sebagai penggerak perubahan di daerah.
“Dengan semangat kolaborasi, AMPD berkomitmen untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia dan optimalisasi potensi lokal sebagai pilar utama kemandirian daerah pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan,” tandasnya.
(Der/R24)
Tinggalkan Balasan