TANGERANGBERKABAR.ID – Wajah buruk pelayanan publik kembali mencoreng instansi agraria. Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) melontarkan kritik pedas terhadap Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak profesional, nir-koordinasi, dan terkesan sengaja “mempermainkan” masyarakat.

Kekecewaan ini memuncak saat agenda audiensi resmi yang telah dijadwalkan justru berakhir dengan aksi saling lempar tanggung jawab di internal BPN.

Menurut perwakilan AMPP, Saidi, pihaknya telah menempuh jalur formal dengan melayangkan surat permohonan audiensi sejak 11 Februari 2026. Alih-alih disambut dengan keterbukaan informasi, mereka justru dihadapkan pada tembok birokrasi yang bebal. Saat mendatangi kantor sesuai jadwal yang disepakati, yakni Senin (23/2/2026) pukul 13.00 WIB, mereka justru mengaku dipersulit.

“Kami datang bukan sebagai tamu tak diundang. Ini jadwal mereka yang tentukan sendiri. Tapi sampai di lokasi, kami dipersulit seperti pengemis informasi. Ini preseden buruk bagi keterbukaan publik,” tegas Saidi dengan nada geram.

Kejanggalan semakin mencuat saat AMPP membeberkan bukti penerimaan surat. Secara administratif, surat tersebut telah diterima secara resmi oleh staf berinisial Diah dan Oman dari bagian pengadaan.

“Sangat tidak logis jika surat sudah diterima resmi tapi pejabatnya mengaku tidak tahu. Ini menunjukkan sistem disposisi di BPN Kabupaten Tangerang berantakan, atau memang ada unsur kesengajaan untuk menghindar,” lanjut Saidi.

Insiden ini dianggap AMPP sebagai fenomena “gunung es”. Jika aktivis yang memahami prosedur saja diperlakukan secara diskriminatif, apalagi masyarakat awam yang hanya ingin mengurus hak atas tanah mereka.

Poin Kritik Utama AMPP:

  1. Evaluasi Total: Menuntut perbaikan sistem koordinasi internal BPN.
  2. Transparansi Pelayanan: Mempertanyakan integritas pegawai dalam menangani surat masuk.
  3. Reformasi Birokrasi: Meminta Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya yang tidak kompeten.

Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPN Kabupaten Tangerang. Kantor tersebut mendadak irit bicara terkait skandal pelayanan yang dikeluhkan warga.

(Der)