TANGERANGBERKABAR.ID – Direktur Utama (Dirut) BPR Kerta Raharja (KR), Ai Suherlan angkat bicara terkait kritik aktivis mahasiswa yang mempersoalkan kondisi keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan modal terhadap BPR KR.
Dalam keterangan tertulisnya, Ai Suherlan menjelaskan BPR KR Gemilang (Perseroda) atau Bank Kerta Tangerang adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dimiliki bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemprov Jawa Barat.
“Serta PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, yang bergerak di bidang jasa layanan keuangan dan perbankan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya, dikutip Senin (2/12/2024).
Ai menyebut penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Bank Kerta Tangerang telah disetor secara bertahap sejak awal pendirian tahun 2008 dan terakhir setoran modal dilakukan tahun 2014. “Secara kumulatif berjumlah sebesar Rp 55miliar,” terangnya.
Lebih lanjut, total dividen yang telah disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sejak tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2023 atau selama kurun 15 tahun sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terakumulasi sebesar Rp44.78 miliar.
“Sedangkan jumlah dividen ditambah Cadangan Laba sebagai penguat modal sampai dengan periode yang sama terakumulasi sebesar Rp68.61 miliar (124,74% dari modal disetor),” ujar Ai.
Terpisah, Aktivis mahasiswa, Aziz Patiwara, mengatakan jawaban dari Dirut BPR KR Gemilang, Ai Suherlan tidak substansial dan menghindari inti permasalahan. Sebelumnya ia menyoroti ketidak seimbangan serius dalam struktur keuangan BPR, dimana liabilitas yang membengkak tidak diimbangi oleh ekuitas yang memadai, menandakan pengelolaan keuangan yang berisiko.
Namun, Dirut BPR justru memaparkan angka-angka total modal Pemkab sebesar Rp55 miliar dan kontribusi PAD Rp44,78 miliar—hal yang sama sekali tidak menjadi fokus kritiknya. “Ini upaya untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kondisi keuangan mereka sedang tidak sehat. Bukannya menjelaskan, mereka malah membawa narasi yang tidak relevan,” tegasnya.
Aziz menilai respons ini sebagai bentuk kegagalan manajemen. “Untuk transparan dan bertanggung jawab kepada publik,” tandasnya.
(Der)
Tinggalkan Balasan