TANGERANGBERKABAR.ID – Banjir bukan lagi tamu tak diundang bagi warga Perumahan Griya Sutera Balaraja; ia adalah bukti nyata dari janji yang dikhianati. Jebolnya tanggul Kali Cimanceri baru-baru ini kembali menenggelamkan kawasan tersebut, mengungkap tabir kelalaian struktural pihak pengembang yang selama ini hanya memberikan harapan kosong.

Bagi warga, air yang merendam hunian mereka bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak langsung dari komitmen yang tidak dipenuhi.

Inti dari kemarahan warga berakar pada transparansi dana. Sejak awal, setiap kepala keluarga telah menyetorkan dana Rp2,5 juta melalui iuran “sumur pantek”. Kesepakatannya jelas: dana tersebut dialokasikan untuk infrastruktur pengendali banjir, termasuk pembangunan tanggul permanen.

“Kami bukan hanya kehilangan harta karena banjir, tapi kami merasa dirampok oleh janji. Kami sudah bayar, tapi infrastruktur pengaman itu seperti fatamorgana,” ujar salah seorang warga AK dengan nada getir.

Alih-alih datang membawa solusi atau permohonan maaf, pihak pengembang diduga menggunakan taktik “tangan besi”. Sejumlah warga mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi setelah menyuarakan penderitaan mereka lewat media sosial.

Upaya pembungkaman ini justru memicu api perlawanan yang lebih besar. Warga menilai tindakan ini adalah bentuk pelanggaran hak berpendapat sekaligus upaya menutup-nutupi kegagalan pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang layak.

Secara hukum, pengembang memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keamanan lingkungan permukiman. Kelalaian ini tidak hanya mencederai etika bisnis, tetapi juga berpotensi melanggar UU Perlindungan Konsumen dan aturan perumahan nasional.

Tuntutan warga kini sangat spesifik:

  • Realisasi Segera: Pembangunan tanggul Kali Cimanceri tanpa tapi.
  • Audit Transparansi: Kejelasan aliran dana Rp2,5 juta per KK yang telah disetor.
  • Intervensi Pemerintah: Mendesak Pemda dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan intimidasi serta kelalaian pengembang.

Banjir di Griya Sutera Balaraja kini bukan lagi soal genangan air, melainkan soal krisis keadilan. Warga menolak diam hingga hak mereka atas hunian yang aman dan bermartabat dipenuhi.

(Der)